Iklan PKS Menuai Kontroversi Lagi
Menurut saya PKS (Partai Keadilan Sejahtera) memang smart dalam hal memancing perhatian umum. Tapi smart disini bukan berarti baik atau bagus untuk sebagian pihak. Setelah sebelumnya PKS juga dihujani kritik karena iklannya yang menobatkan mantan presiden Soeharto sebagai pahlawan nasional Indonesia, kini PKS juga menuai kontroversi untuk iklan politik terbarunya.
Didalam iklan terbarunya tersebut PKS menampilkan beberapa kliping Koran yang ber-headline tentang percekcokan antara pemimpin partai-partai besar. Sebut saja kritikan Megawati yang dibalas dengan pantun oleh SBY. Perseteruan antara Golkar yang merasa dikecilkan oleh pernyataan dari wakil ketua umum Demokrat.
Sudah jelas iklan-iklan PKS yang menuai kontroversi tersebut akan memancing perhatian umum. Dan ini menurut saya adalah strategi yang smart dari pihak PKS. Tapi tentu saja hal-hal yang berbau kontroversi belum tentu baik atau benar. Sehingga penilaian terhadap kampaye suatu partai bukan berdasarkan dari kontroversial.
[Artikel diatas adalah salah satu opini dan tanggapan pribadi saya terhadap dunia perpolitikan negeri yang saat ini sedang diambang pemilu. Saya sendiri berharap negeri ini akan bersih dari kebudayaan politik kotor yang memang sudah mengakar jauh]
Golkar Merasa Dikecilkan
Setelah sebelumnya terjadi perang kampanye antara PDIP versus Partai Demokrat, kini Partai Demokrat harus menghadapi ‘gugatan’ Partai Golkar yang merasa dikecilkan oleh pasangan koalisinya itu. Ini berasal dari pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Ahmad Mubarok, yang bikin gerah para petinggi Golkar termasuk juga Ketua Umumnya, Jusuf Kalla. Menurut berita di media-media massa, Ahmad Mubarok memberi pernyataan bahwa Golkar hanya akan mendapat 2 persen suara pada pemilu legislatif, April nanti. Kubu Golkar menganggap pernyatan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat tersebut merupakan pernyataan yang mewakili partai asuhan SBY tersebut.
Suasana politik di Indonesia akhi-akhir ini memang makin memanas. Apalagi hitung mundur menuju pemilu legislatif tinggal 2 bulan lagi. Semoga para elit politik negeri ini tidak membuat keruh suasana kampanye pemilu di negeri ini. Karena memang bukan rahasia umum lagi kalau para elit politik tersebut hanya akan mengorbankan rakyat kebanyakan untuk mencapai tujuan politiknya.
[Artikel diatas adalah salah satu opini dan tanggapan pribadi saya terhadap dunia perpolitikan negeri yang saat ini sedang diambang pemilu. Tanpa ada maksud memojokan atau memihak salah satu politikus maupun kubu politik. Saya sendiri berharap negeri ini akan bersih dari kebudayaan politik kotor yang memang sudah mengakar jauh]
Visi dan Misi yang Unik Dari Prabowo
Barusan nonton JakTV acara ‘Obrolan Politik’ dengan bintang tamunya calon presiden dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Acara yang dipandu oleh Irma Hutabarat tadi membahas tentang visi dan misi mantan Danjen Kopassus tersebut. Salah satu visinya yang membuat saya tertarik adalah program-program ekonominya yang terlihat memihak kepentingan rakyat kecil. Yaitu larangan kredit bagi pengusaha besar untuk meminjam uang dari bank-bank nasional Indonesia. Menurut Prabowo kredit nantinya diperuntukkan bagi rakyat kecil. Menurut saya idenya Prabowo ini agak nyeleneh, unik dan ekstrem juga.
Satu lagi yang membuat saya kaget, ternyata Prabowo juga menentang pinjaman-pinjaman dari luar negeri. Terutama dari pinjaman dari IMF dan sejenisnya. Dia bilang kalau IMF adalah alat politik Amerika Serikat untuk menekan Negara-negara yang meminjam dana IMF. Untuk yang satu itu saya pribadi setuju banget. Jangan sampe deh IMF masuk lagi ke Indonesia.
[Artikel diatas adalah salah satu opini dan tanggapan pribadi saya terhadap dunia perpolitikan negeri yang saat ini sedang diambang pemilu. Tanpa ada maksud memojokan atau memihak salah satu politikus maupun kubu politik. Saya sendiri berharap negeri ini akan bersih dari kebudayaan politik kotor yang memang sudah mengakar jauh]
PDIP Sudah Tidak Soekarnois Lagi?
Pasti sudah pada tahu dong dengan yang namanya Permadi. Orang yang dulu aktif sebagai aktivis PDIP itu dan selalu berbaju hitam. Atau mungkin lebih banyak yang mengenal Permadi sebagai ‘orang pintar’ ? Yang pasti Permadi adalah anggota DPR yang terhormat, eh mantan anggota DPR lebih pasnya. Karena sekarang dia telah mengundurkan diri dari keanggotaan dewan terhormat itu. Tapi berita Permadi mengundurkan diri dari DPR hanyalah berita biasa. Yang agak luar biasa adalah berita kepindahan Permadi dari partai politik pimpinan Megawati, PDIP ke partai politik pimpinan Prabowo Subianto, yaitu Gerindra. Terlepas dari manuver politiknya Permadi, yang membuat kaget saya adalah alasan Permadi kenapa sampai pindah partai tersebut. Ternyata alasan dia karena teman-temannya di PDIP sudah tidak berhaluan Soekarnois lagi. Permadi lebih memilih Prabowo yang menurut dia lebih Soekarnois. Yang bisa diambil kesimpulan oleh saya, bahwa PDIP sudah tidak Soekarnois lagi. Lah terus apa dong kebanggaan PDIP sekarang jika sudah tidak pake tag-nya Soekarno. Setau saya kabanggan simpatisan PDIP hanya pada Ketua Umumnya itu, yang dengan bangga mengatasnamakan dirinya sebagai penerus idealisme Soekarno.
[Artikel diatas adalah salah satu opini dan tanggapan pribadi saya terhadap dunia perpolitikan negeri yang saat ini sedang diambang pemilu. Saya sendiri berharap negeri ini akan bersih dari kebudayaan politik kotor yang memang sudah mengakar jauh]
Karsa Menang Tipis Lagi, Gugat Tidak Ya?
Jumat kemarin tanggal 30 Januari 2009 Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur telah memutuskan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Soekarwo-Syaifullah Yusuf (Karsa) memenangkan pertarungan di pilkada Jatim terhadap lawannya Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono (Kaji). Setelah sebelumnya seluruh hasil penghitungan suara digabungkan termasuk hasil pencoblosan ulang di Kabupaten Bangkalan dan Sampang. Dari hasi rekapitulasi suara pencoblosan ulang kemarin, kubu Karsa menang tipis di kedua Kabupaten.
Secara keseluruhan pasangan Karsa meraih 7.660.861 suara atau 50,11 persen. Sedangkan pasangan Kaji memperoleh 7.626.757 atau 49,89 persen suara. Saya sendiri berharap hasil ini dapat diterima semua pihak. Tidak ada lagi saling gugat antara dua kubu yang bersaing di pilkada Jatim kemarin. Sudah banyak waktu dan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pencoblosan ulang kemarin. Sudah semestinya pihak yang kalah maupun yang menang dapat bekerjasama membangun Jawa Timur ke arah yang lebih baik.
Perang Kampanye PDIP Versus Partai Demokrat
Akhir-akhir ini di media masa lagi ramai saling lempar kritikan antara Megawati yang mewakili PDIP dengan SBY yang mewakili Partai Demokrat. Diawali dengan diumbarnya kebijakan pemerintah menurunkan harga BBM jenis premium dan solar dalam iklan kampanye Partai Demokrat, partai pendukung utama pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam kampanye iklan politiknya tersebut, Partai Demokrat mengklaim bahwa penurunan harga BBM yang sudah tiga kali dilakukan adalah hasil kinerja pemerintah pimpinan SBY. PDIP sendiri langsung menanggapinya melalui pidato Ketua Umumnya, Megawati Soekarnoputri yang saat ini belum mempunyai pendamping, mengisyaratkan bahwa pemerintahan SBY telah mempermainkan rakyat selayaknya bermain yoyo. Serangan PDIP terus berlanjut lewat kampanye iklan-iklan yang terus mencela kebijakan-kebijakan pemerintahan SBY yang telah dianggap salah. Sedangkan jawaban atas kritikan tersebut, presiden Susilo Bambang Yudhoyono membalasnya dengan pantun “…Mencari-cari kesalahan bukanlah sifat yang bijak,”. Perang kampanye PDIP versus Partai Demokrat tidak berhenti disitu saja. Iklan-iklan politik dari Partai Demokrat juga terus berkumandang di media-media masa negeri ini.
Saya sendiri agak risih dengan perang kampanye antara kedua partai tersebut. Ini baru dua partai yang saling serang melalui iklan, bagaimana jika sebagian besar peserta pemilu ikut-ikutan meramaikan iklan kampanye mereka dengan saling serang. Yang akan terjadi adalah media-media masa Indonesia isinya hanya akan ada hujatan, hinaan dan celaan. Walaupun itu semua dilakukan secara tersirat. Tidak sadarkah mereka yang saling hujat itu, bahwa mereka hanya akan mencontohkan pelajaran yang tidak baik bagi para calon penerus negeri ini. Dan yang lebih aneh lagi, ada partai yang pernah berkuasa dulu juga ikut mencela kinerja pemerintahan sekarang. Padahal waktu mereka berkuasa dulu juga tidak bisa dibilang berhasil melaksanakan pemerintahan dengan baik. Korupsi dan kemiskinan masih merajalela. Semoga para pemilih sekarang lebih dapat berpikir dan mawas diri dalam memilih calon pemimpin negeri di pilpres nanti.
Megawati Belum Punya Pendamping Juga
Tadinya saya penasaran banget dengan hasil Rapat Kerja Nasional (rakernas) IV Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang berakhir kemarin di hotel The Sunan, Solo, Jawa Tengah. saya dan teman-teman sebenarnya sudah menebak-nebak siapa ya diantara para kandidat cawapres yang bakalan jadi pendamping Megawati di pemilihan presiden (pilpres) 2009 mendatang. Bahkan sebagian dari teman-teman langsung tanggap menyikapi event tersebut dengan menggelar taruhan permainan tebak-tebakan, nama siapa yang bakalan muncul nanti di akhir rakernas sebagai jodohnya Megawati. Tapi ternyata akhir dari event tersebut tidak memuaskan, tidak ada satu pun nama yang muncul sebagai cawapres pendamping tante Mega. Sepertinya tarik ulur, lobi-lobi, tawar-menawar antara para kandidat dengan PDIP belum mencapai titik temu. Katanya sih nama tersebut akan diumumkan pada rakernas selanjutnya. Kita tunggu aja deh.
Jangan Ada Saling Gugat Lagi di Pilkada Jatim
Pencoblosan ulang Pilkada Jawa Timur di Bankalan dan Sampang baru saja selesai. Pencoblosan ulang yang dilakukan kemarin, rabu 21 Januari 2009, secara umum berlangsung lancar. Meskipun sebelumnya dalam masa kampanye terdapat beberapa laporan tentang kampanye negatif yang diduga dilakukan oleh kedua pasangan calon Gubernur-wakil Gubernur Jatim, yaitu Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono (Kaji) dan Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa).
Jika dirunut kebelakang, proses Pilkada Jatim memakan waktu yang cukup lama untuk mencari peminpin daerah. Dimulai dari hasil quick count pilkada pertama yang hampir bikin kisruh masyarakat Jatim karena kubu Karsa yang diklaim menang tipis dari pesaingnya kubu Kaji. Kemudian kubu Kaji yang merasa dicurangi melaporkan dugaan adanya penggelembungan suara, di Bangkalan dan Sampang, ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dan saai ini, setelah pencoblosan ulang yang telah dilaksanakan sesuai keputusan MK tersebut, diharapkan kedua kubu tidak lagi saling menggugat. Sangat diharapkan kedua kubu saling menghormati hasil rekapitulasi hasil pencoblosan ulang tersebut yang akan dimumkan 30 Januari mendatang. Sehingga konflik berkepanjangan di Jawa Timur dapat dihindari. Semoga Jawa Timur makin maju, siapapun pemenangnya.
60 Persen Lebih Anggota DPR Tidak Berkualitas
60 Persen Lebih Anggota DPR Tidak Berkualitas, judul tersebut bukan hasil kesimpulan saya lho. Tapi merupakan kesimpulan dari desertasi atau karya ilmiah salah seorang aggota dewan terhormat itu sendiri. Yaitu Idrus Marham, anggota DPR dari fraksi Partai Golkar yang mengetengahkan wacana tentang kualitas dari anggota DPR, yang notabene termasuk dirinya sendiri.
Mulai dari masukan, kritikan bahkan hingga cercaan dan hinaan sudah sering kali didapat oleh para anggota DPR. Terlebih lagi para anggota dewan yang terhormat tersebut sering kali mendapat gelar ‘anggota DPR yang tidak terhormat’. Semua itu disebabkan oleh kinerja dan perilaku anggota dewan sendiri. Kinerja yang dianggap lemah dan produk Undang Undang yang bermutu rendah dan memihak kelompok terntentu merupakan indikasi dari tidak berkualitasnya anggota DPR. Padahal untuk mengesyahkan satu UU saja kadang mereka butuh waktu yang lama sekali dengan rapat yang berkepanjangan. Dan produk Undang-Undang hasil dari yang mereka anggap kerja keras itu banyak yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Contoh lain adalah dengan tidak mendukungnya peraturan KPK tentang tahanan KPK yang diwajibkan menggunakan seragam, dengan tujuan efek jera terhadap koruptor. Tidak mendukungnya DPR terhadap peraturan KPK ini sangat mungkin disebabkan karena banyaknya kasus korupsi yang menjerat anggota DPR. Ditambah lagi dengan fakta buruknya sikap personal beberapa anggota dewan yang banyak terjerat beragam kasus, diantaranya adalah kasus asusila. Seharusnya para anggota DPR lebih paham akan norma asusila, terlebih lagi mereka juga telah membuat dan mensyahkan RUU Pornografi belum lama ini.
Saya salut untuk hasil desertasi ini, yang telah menyebutkan bahwa lebih dari 60 persen anggota DPR tidak berkualitas. Meskipun angka 60 persen itu bukan patokan yang pasti, bisa lebih rendah atau bahkan lebih tinggi lagi. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana menciptakan anggota DPR yang berkualitas? Agar anggota DPR generasi selanjutnya dapat lebih berkualitas.
35 Tahun Lalu Peristiwa Malari Meletus
Hari ini, 15 Januari, 35 tahun yang lalu, terjadi peristiwa yang biasa disebut Malari. Malari sebenarnya adalah akronim dari “Malapetaka Lima Belas Januari”. Mengapa disebut malapetaka? Karena pada saat itu terjadi demonstrasi yang berakhir dengan kerusuhan. Malapetaka yang membuat belasan orang tewas, ratusan terluka.
Jakarta, 15 Januari 1974, adalah hari dimana kebebasan mengemukakan pendapat dibalas dengan pembungkaman yang disertai kekerasan oleh sang penguasa negeri ini waktu itu. Kerusuhan pun merembet ke pengrusakan sarana umum dan penjarahan. Buntut dari kejadian itu adalah ditangkapnya beberapa tokoh dan aktifis mahasiswa yang diduga ikut bertanggung jawab terjadap kejadian Malari. Sejumlah surat kabar juga diberangus. Pemegang jabatan strategis militer pada saat itu juga diganti.
Peristiwa Malari berawal dari apel ribuan mahasiswa dan pelajar yang berlangsung dari kampus Universitas Indonesia (UI) di Jalan Salemba, Jakarta Pusat, hingga menuju kampus Universitas Trisakti di Grogol, Jakarta Barat. Apel yang dilakukan oleh para mahasiswa itu menghasilkan keputusan untuk mendesak pemerintah pada saat itu untuk memberantas korupsi dan juga mengubah kebijakan ekonomi terutama mengenai modal asing yang didominasi Jepang, dan membubarkan lembaga tidak konstitusional seperti Asisten Pribadi Presiden. Apel itu bertepatan dengan datangnya Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka ke Jakarta pada 14-17 Januari 1974.
Setelah apel selesai, para mahasiswa dan pelajar peserta apel tersebut membakar patung PM Jepang, Kakuei Tanaka. Lalu kemudian mereka mencoba menerobos masuk ke Istana Presiden di kawasan Monas, yang saat itu sedang ada pertemuan antara Presiden Soeharto dengan Kakue Tanaka di dalam Istana Presiden. Aparat keamanan pun merespon dengan memblokade para demonstran, dan entah siapa yang memulai, kemudian demonstrasi itu berujung pada kerusuhan.
Malari merupakan catatan hitam negeri ini. Tidak tertampungnya aspirasi masyarakat pada saat itu adalah menjadi salah satu penyebabnya. Keputusan yang diambil terhadap para demonstran pada waktu itu juga telah membuktikan kearoganan pemimpin negeri. Semoga kejadian seperti Malari, yang merupakan malapetaka buat kita semua, tidak pernah terulang lagi di negeri ini.
-
Berbagi yukkss
-
Partner links
-
Ads
Sponsors
